Patriot Palapa Kota Bekasi, 7 November 2025 — Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, H. Gilang Esa Mohamad, kembali turun ke wilayah konstituennya dalam agenda Reses Masa Sidang III Tahun 2025. Suasana akrab terlihat ketika Bang Gilang berdialog langsung dengan warga, ketua RW, RT, dan para tokoh lingkungan. Forum ini tidak hanya menjadi ruang penyerap aspirasi, tetapi juga sarana menjelaskan arah kebijakan daerah di tengah dinamika fiskal nasional.
Di hadapan warga, Bang Gilang mengingatkan bahwa kondisi keuangan negara sedang mengalami fase pengetatan. Dampaknya, kemampuan daerah dalam mengeksekusi program pembangunan ikut menyesuaikan.
“Pusat sedang melakukan efisiensi anggaran. Kita di daerah harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar tepat sasaran. Tidak ada ruang untuk pemborosan. Anggaran harus bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Program Hibah RW: Pembangunan dari Akar Rumput
Meski fiskal nasional mengetat, Bang Gilang menyampaikan komitmen bahwa Pemerintah Kota Bekasi tetap menjaga keberpihakan kepada masyarakat melalui kebijakan yang menyentuh langsung lapisan paling bawah.
Ia menyoroti program hibah Rp100 juta per RW sebagai instrumen penguatan pembangunan berbasis komunitas.
“RW itu garda terdepan pelayanan publik. Mereka tahu kondisi lingkungannya, tahu skala prioritas. Hibah ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah untuk memastikan pembangunan bergerak dari bawah, bukan hanya dari ruang rapat,” ujar Gilang.
Selain itu, ia juga menilai kenaikan honor RT dan RW sebagai langkah penting untuk memperkuat kualitas pelayanan warga.
“Mereka bekerja dalam senyap tetapi berdampak besar. Sudah sepantasnya penghargaan itu tidak hanya berupa ucapan terima kasih, tetapi juga dukungan nyata,” tambahnya.
Komisi II Dorong Efisiensi Program dan Dampak Nyata di Masyarakat
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Bang Gilang menegaskan bahwa pengawasan terhadap OPD mitra kerja seperti Dinas Lingkungan Hidup, Disdagin, dan Bappeda harus diarahkan pada dua hal: efektivitas dan dampak konkret.
“Kita tidak ingin program sekadar memenuhi target serapan. Kita ingin program yang menghadirkan perubahan: sampah terkelola, lingkungan membaik, UMKM naik kelas, dan pembangunan menyentuh kebutuhan warga,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa sinergi DPRD dan Pemkot harus diarahkan untuk memperkuat keberlanjutan lingkungan serta tata kelola pembangunan yang lebih transparan.
Aspirasi Warga: Lingkungan, Infrastruktur, dan UMKM Jadi Sorotan
Dalam sesi tanya jawab, warga menyampaikan beragam aspirasi mulai dari persoalan sampah, perbaikan jalan lingkungan, saluran air yang butuh normalisasi, hingga pentingnya penguatan UMKM lokal agar mampu tumbuh di tengah persaingan.
Seluruh masukan tersebut diterima dan dicatat secara rinci oleh tim reses.
“Tidak ada aspirasi yang kita anggap kecil. Bagi saya, suara warga adalah arah kebijakan. Inilah pekerjaan seorang wakil rakyat yang sesungguhnya,” ujar Gilang dengan tegas.
“Politik adalah Tanggung Jawab Moral”
Menutup kegiatan, Bang Gilang menyampaikan pesan mendalam mengenai makna politik yang ia anut.
“Politik bagi saya bukan soal posisi, bukan soal kenyamanan jabatan. Politik adalah tanggung jawab moral. Kita dipilih untuk memastikan suara masyarakat menjadi dasar setiap keputusan pembangunan,” tutur Gilang.
Reses ditutup dengan dialog hangat, mempertegas bahwa kedekatan antara wakil rakyat dan masyarakat adalah fondasi utama pembangunan kota.
Dengan pendekatan yang membumi dan pemahaman yang kuat terhadap dinamika fiskal, Bang Gilang menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat, efektif, dan berorientasi pada masa depan Kota Bekasi.(DM)
