Patriot Palapa Kota Bekasi — Anggota DPRD Kota Bekasi H. Gilang Esa Mohamad, dari Komisi II, melontarkan evaluasi keras terkait rendahnya serapan anggaran sejumlah dinas teknis pada tahun 2025. Ditemui usai paripurna, Kamis (27/11/2025), Gilang menyebut bahwa “rapor merah” serapan anggaran bukan sekadar soal administrasi, tetapi berdampak langsung pada tertundanya layanan publik dan pembangunan di tingkat masyarakat.
“Ini yang dirugikan bukan kami. Yang dirugikan itu masyarakat. Harusnya program sudah berjalan, sudah bisa dinikmati warga, tapi karena dinasnya tidak gaspol, pembangunan tersendat,” tegas Gilang.
Ia menilai beberapa program sudah berubah nomenklatur sejak pertengahan tahun — sebuah mekanisme yang sah menurut aturan Mendagri — namun pelaksanaannya justru lemah.
“Kalau sudah diubah, ya langsung belanjakan. Jangan menunggu waktu habis,” ujarnya.
Evaluasi Keras Komisi II: Pelayanan Harus Cepat, Birokrasi Jangan Memperlambat
Sebagai komisi yang membidangi urusan pelayanan publik di sektor tata ruang, lingkungan hidup, dan perhubungan tertentu, Gilang memaparkan berbagai temuan lapangan:
Dinas Tata Ruang – Relatif Baik Tapi Butuh Percepatan
Gilang mengapresiasi respons cepat Dinas Tata Ruang dalam urusan:
Perizinan PBG
Peninjauan ulang SLF
Akses pemanfaatan lahan untuk RW
Koordinasi teknis dengan BPKAD.
Namun ia menekankan bahwa percepatan masih menjadi tuntutan masyarakat.
Dinas Lingkungan Hidup – Sorotan Tajam Soal Pungli & Tertib Sampah
Inilah sektor yang paling ia sorot keras. Gilang secara terbuka menyebut banyak aduan soal pungutan liar dalam urusan sampah.
Bahkan ia sendiri pernah menjadi korban.
“Kalau saya saja kena pungli, apalagi masyarakat biasa?” katanya.
Menurutnya, pungli terjadi karena tata kelola sampah yang tidak tertib dari hulu hingga hilir.
Gilang menegaskan DLH harus:
Mereformasi birokrasi internal
Memperkuat pengawasan bidang Wasdal
Menertibkan TPS liar seperti yang terjadi di Jaka Sampurna
Mengedukasi pemilahan sampah sejak tingkat RT–RW
Mengoptimalkan bank sampah dan edukasi lingkungan
“Sampah salah kelola sedikit, bisa merusak generasi 10–20 tahun ke depan.”
Persoalan Mobil Sampah, Aset Bolong, dan Prioritas yang Melenceng
Gilang mengkritisi tajam kondisi operasional armada sampah PLN:
“Mobil sampah bolong-bolong, tapi kita menyewa mobil listrik. Apa masuk akal?”
Menurutnya, banyak aset hilang atau tak terurus, sehingga perlu pengawasan lebih ketat.
Ia menegaskan:
Prioritas APBD harus untuk layanan dasar, bukan proyek pencitraan
Aset negara harus dijaga, bukan dipinjamkan sembarangan
Pengawasan DPRD akan diperketat di 2026
Energi Sampah Jadi Energi Listrik: Mendukung, Tapi Jangan Membebani APBD
Gilang menyatakan dukungan pada program nasional konversi sampah menjadi energi listrik (waste-to-energy), seperti arahan Presiden.
Namun ia menegaskan syarat ketat:
Tidak boleh membebani APBD berlebihan
Tidak boleh merusak lingkungan
DPRD harus terlibat dalam setiap tahap
Pemerintah harus transparan dalam kerja sama investasi
“Investasi harus fair. Jangan sampai pemerintah atau rakyat nanti yang menanggung beban 20 tahun ke depan.”
Masalah Lahan Hingga Sengketa Aset: DPRD Harus Dilibatkan
Gilang memaparkan ada kasus PKS (perjanjian kerja sama) antara Pemkot dengan pengembang yang ternyata lahannya bermasalah.
“Tanah yang dikira clear, ternyata sengketa. Investornya rugi, pemerintah juga rugi. Bangunannya harus dibongkar. Aset negara hilang.”
Ia mendesak seluruh proses pembelian tanah harus melibatkan DPRD & pendampingan hukum untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
Pesan Keras Bang Gilang: Birokrasi Harus Bersih, 2026 Tidak Boleh Lagi Ada Program Mangkrak
Menutup podcast, Gilang menyampaikan pesan tegas kepada dinas-dinas mitra Komisi II:
“Kami bukan musuh. Pengawasan kami justru untuk melindungi Bapak/Ibu dari temuan BPK dan kasus hukum. Tolong jangan memperlambat pelayanan. 2026 harus bersih dan bergerak cepat.”
Untuk Pemerintah Kota:
Pastikan vendor pembangunan kompeten
Perbaiki sistem pengawasan layanan publik
Libatkan DPRD dalam investasi besar agar tidak terjadi kerugian daerah
Untuk masyarakat:
“Kritik dan saran itu vitamin bagi saya. Saya ingin amanah, istiqomah, dan makin galak mengawal anggaran agar Bekasi makin baik.”(ADV/DPRD)
