Patriot Palapa, Kota Bekasi — Legislator muda dari Fraksi PDI Perjuangan, Samuel Sitompul, SH, MH,. menunjukkan bahwa politik tak cukup hanya bicara di ruang sidang. Ia bergerak dengan kerja-kerja konkret yang langsung menyentuh warga di lapangan: ambulans gratis, perbaikan infrastruktur, hingga dukungan sosial-keagamaan.
Dalam wawancara khusus melalui telpon gengamnya, Selasa (2/12/2025), anggota Komisi I yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua I Bapemperda ini menegaskan bahwa politik harus menjadi alat perubahan, bukan sekadar rutinitas lima tahunan.
“Tugas kami memastikan regulasi dan program daerah benar-benar menyentuh rakyat di bawah, bukan hanya bagus di atas kertas,” tegas Samuel.
Pengawasan RUTILAHU: Jangan Ada Lagi Rumah Layak yang Luput dari Bantuan
Samuel menuturkan bahwa ia fokus mengawal program RUTILAHU agar benar-benar tepat sasaran. Tidak sedikit warga yang secara ekonomi berhak menerima bantuan, tetapi luput dari pendataan atau kalah oleh praktek titip-menitip.
“RUTILAHU harus menyentuh warga yang betul-betul membutuhkan. Tidak boleh ada permainan.”
Perda LGBT: Benteng Moral Generasi Muda
Dalam isu sosial, Samuel mengambil posisi yang tegas. Ia menilai perlunya regulasi daerah yang secara tegas menangani fenomena LGBT sebagai bagian dari upaya menjaga moral publik dan masa depan anak-anak Kota Bekasi.
“Ini bukan soal membenci. Ini soal bagaimana kita menjaga moral generasi berikutnya dan memperkuat pendidikan karakter,” jelasnya.
Ia mendorong hadirnya Perda yang komprehensif—tidak hanya aspek pencegahan, tetapi juga pendidikan serta penguatan peran guru agama di sekolah.
Samuel juga menekankan pentingnya kesejahteraan guru agama bersertifikasi, yang menurutnya harus dijamin negara agar mereka bisa menjalankan peran secara penuh dan bermartabat.
Gagas WiFi Publik Bersubsidi: Bekasi Kota Terkoneksi
Salah satu gagasan visioner Samuel adalah menyediakan WiFi publik bersubsidi di seluruh ruang terbuka Kota Bekasi.
Menurutnya, akses internet bukan lagi kebutuhan sekunder—tapi fondasi pendidikan, UMKM, ekonomi digital, hingga pelayanan publik.
“Kalau harga WiFi Rp300 ribu, warga cukup bayar Rp100 ribu. Sisanya ditanggung pemerintah. Ini tentang pemerataan akses digital.”
Gagasan ini kini masih dalam tahap pembahasan teknis, termasuk skema subsidi, pemetaan titik WiFi, dan mekanisme operator.
Politik Kerja: Visi yang Ditarik ke Tanah
Samuel menutup pembicaraan dengan harapan besar:
“Saya ingin kota ini maju, cerdas, dan sejahtera tanpa meninggalkan satu pun warganya. Politik harus berpihak pada rakyat—itu prinsip yang tidak bisa ditawar.”
Dengan kombinasi gagasan visioner dan keberanian mendorong regulasi sensitif, Samuel Sitompul menunjukkan bahwa politik Kota Bekasi masih punya ruang untuk keberpihakan dan keberanian.
(DM)
