KOTA BEKASI – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya, Ade Muksin, SH, meledak dengan protes keras terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Ia menolak menghadiri acara Konsultasi Publik Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) pada Selasa (26/8/2025), lantaran undangan resmi dianggap diperlakukan semena-mena dan merendahkan martabat profesi wartawan.
Undangan fisik yang seharusnya dikirim secara layak tak pernah diterima PWI Bekasi. Ironisnya, undangan baru diteruskan via aplikasi WhatsApp oleh Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Bekasi, Kiswatiningsih, kepada Sekretaris PWI Bekasi Raya, Michael LL Lengkong, hanya tiga jam sebelum acara dimulai. Fakta kemudian menguak, distribusi undangan justru menjadi kewenangan Bappelitbangda. Carut-marut ini kian mempertegas bobroknya koordinasi antar-OPD di tubuh Pemkot.
“PWI memang tercantum dalam daftar undangan resmi di urutan ke-89. Tapi undangan fisiknya tidak pernah sampai ke kantor PWI maupun ke saya. Baru pagi ini, tiga jam sebelum acara, dilempar lewat WhatsApp ke sekretaris saya. Cara seperti ini jelas melecehkan organisasi pers,” tegas Ade Muksin dengan nada tajam.
Menurut Ade, pola komunikasi ala Pemkot Bekasi itu tidak sekadar ceroboh, tapi mencerminkan lemahnya manajemen pemerintahan dan nihilnya etika kelembagaan. Ia menilai pemerintah daerah tidak serius membangun kemitraan dengan pers, padahal pers adalah mitra strategis dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik.
“Wartawan bukan pelengkap seremoni. Kami adalah pilar demokrasi sekaligus penjaga transparansi. Jika undangan saja diperlakukan sebatas formalitas tanpa penghormatan, jelas pemerintah tidak menghargai peran pers,” kritiknya.
Ade menegaskan, protes ini bukan perkara teknis undangan semata, melainkan alarm keras agar Pemkot tidak menjadikan pers sekadar alat publikasi. “Kalau Pemkot Bekasi ingin bicara soal keterbukaan, hargailah dulu mitra pers. Jangan hanya ingat wartawan ketika butuh panggung, lalu memperlakukan kami seperti tamu tak penting,” pungkasnya.
Meski acara tetap digelar dengan dihadiri pejabat, organisasi masyarakat, dan tokoh publik, absennya Ketua PWI Bekasi Raya menjadi catatan kelam yang menodai forum konsultasi publik tersebut.(MDS)
