Patriot Palapa News, Kota Bekasi – Aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan di atas kertas. Di balik setiap usulan perbaikan jalan, saluran air, dan penerangan jalan umum (PJU), ada kebutuhan warga yang menunggu jawaban nyata dari pembangunan.
Pesan itulah yang mengemuka dalam kegiatan Reses III DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 yang dilaksanakan Oloan Nababan, S.E., Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Bekasi, di Lapangan RGC, RT 002/RW 001, Kelurahan Bojongmenteng, Kota Bekasi, Minggu sore (11/10/2026).
Dalam agenda penjaringan aspirasi masyarakat tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendasar di lingkungan permukiman. Mulai dari pembenahan saluran air untuk memperlancar aliran dan mengurangi risiko banjir, perbaikan sejumlah ruas jalan, hingga kebutuhan penerangan jalan agar lingkungan lebih nyaman dan aman.
Bagi warga Bojongmenteng, persoalan infrastruktur bukan sekadar urusan pembangunan fisik. Saluran air yang berfungsi baik menjadi bagian penting dari upaya mengurangi genangan, jalan yang layak menunjang mobilitas sehari-hari, sedangkan penerangan yang memadai memberikan rasa aman ketika warga beraktivitas pada malam hari.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Oloan menegaskan bahwa Pokok Pikiran (Pokir) DPRD tetap ada. Ia meluruskan anggapan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa aspirasi melalui mekanisme Pokir tidak lagi tersedia.
Menurutnya, reses justru menjadi bagian penting dari proses penjaringan aspirasi yang akan menjadi bahan dalam perencanaan pembangunan ke depan, termasuk untuk tahun anggaran 2028.
“Kalau dikatakan tidak ada lagi Pokir, aspirasi itu tetap ada. Kalau tidak ada, untuk apa kita melaksanakan reses? Namun, memang ada penyesuaian prioritas pembangunan yang perlu dipahami bersama,” ungkap Oloan dalam wawancara seusai kegiatan.
Prioritas 2027, Aspirasi Lingkungan Tetap Diperjuangkan
Oloan, tokoh politii PDI Perjuangan Kota Bekasi melanjutkan, Pemerintah Kota Bekasi menghadapi tantangan fiskal akibat berkurangnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat menentukan prioritas agar sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara optimal.
Dalam konteks itu, ia menyampaikan bahwa pembangunan pada 2027 akan difokuskan terlebih dahulu pada kebutuhan berskala besar dan infrastruktur utama, seperti ruas jalan utama serta saluran-saluran utama. Sementara itu, usulan pembangunan di lingkungan permukiman tetap menjadi bagian dari aspirasi yang dihimpun untuk diperjuangkan sesuai tahapan perencanaan dan kemampuan anggaran.
Dengan demikian, penyesuaian prioritas tidak serta-merta berarti aspirasi masyarakat di tingkat lingkungan dihapuskan. Aspirasi yang dihimpun melalui reses tetap perlu dicatat, dikaji, dan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku.
Penjelasan tersebut menjadi penting agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai proses pembangunan. Sebab, tidak semua usulan dapat direalisasikan secara bersamaan. Ada tahapan perencanaan, penentuan skala prioritas, penganggaran, serta koordinasi antarpihak yang harus dilalui sebelum sebuah program dapat dilaksanakan.
Bagi Oloan, yang terpenting adalah memastikan aspirasi warga tidak kehilangan arah dan tetap masuk dalam proses pembahasan pembangunan.
Banjir Tak Bisa Dituntaskan Seketika
Di Bojongmenteng, sebagaimana di sejumlah wilayah lain di Kota Bekasi, banjir masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius. Persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan sesaat, melainkan memerlukan penataan saluran air, pengelolaan aliran, dan koordinasi penanganan secara berkelanjutan.
Oloan mengakui bahwa persoalan banjir tidak dapat diselesaikan secara instan. Penanganannya membutuhkan proses, perencanaan matang, dan keterpaduan langkah agar dampaknya terhadap kehidupan masyarakat dapat dikurangi.
Menurut anggota DPRD 2 periode ini, ketika penanganan menyeluruh masih membutuhkan waktu, langkah yang tidak kalah penting adalah memastikan air yang menggenangi permukiman dapat segera mengalir dan surut sehingga tidak terlalu lama mengganggu aktivitas warga.
“Masalah banjir ini tidak bisa instan. Yang perlu kita upayakan adalah bagaimana menata semuanya dengan baik, sehingga kalaupun terjadi banjir, air tidak terlalu lama menggenang dan bisa segera surut,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa upaya mengatasi banjir perlu berjalan dalam dua arah: penanganan jangka panjang untuk memperbaiki sistem pengelolaan air serta langkah-langkah yang dapat mengurangi dampak genangan bagi warga.
Karena itu, usulan pembenahan saluran air yang disampaikan masyarakat RW 001 Bojongmenteng menjadi catatan penting dalam penjaringan aspirasi. Saluran yang berfungsi optimal merupakan salah satu unsur pendukung pengendalian genangan, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada kondisi jaringan drainase secara keseluruhan dan faktor penyebab banjir di wilayah tersebut.
Penerangan Jalan dan Infrastruktur Lingkungan Tak Boleh Diabaikan
Selain banjir, kebutuhan penerangan jalan umum dan perbaikan jalan lingkungan juga menjadi perhatian warga. Infrastruktur tersebut bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari akses warga menuju tempat kerja, aktivitas sosial masyarakat, hingga kenyamanan ketika lingkungan mulai gelap.
Penerangan jalan yang memadai bukan hanya pelengkap pembangunan. Kehadirannya turut menunjang visibilitas dan rasa aman warga saat melintasi jalan lingkungan pada malam hari.
Demikian pula perbaikan jalan dan saluran air. Ketiganya merupakan kebutuhan dasar yang saling berkaitan dalam menciptakan lingkungan permukiman yang lebih tertata, nyaman, dan layak.
Melalui reses tersebut, Oloan menerima masukan masyarakat untuk menjadi bahan perjuangan sesuai kewenangan dan mekanisme yang tersedia. Tantangan berikutnya adalah memastikan usulan yang masuk dapat dikawal melalui proses perencanaan, koordinasi, serta pembahasan anggaran.
Reses sebagai Jembatan Aspirasi dan Pembangunan
Reses III di Lapangan RGC menjadi ruang dialog antara wakil rakyat dan masyarakat. Forum ini bukan sekadar agenda rutin kelembagaan, melainkan kesempatan untuk mempertemukan kebutuhan nyata warga dengan proses perencanaan pembangunan daerah.
Bagi masyarakat Bojongmenteng, harapan yang disampaikan cukup jelas: banjir perlu ditangani secara berkelanjutan, saluran air harus berfungsi lebih baik, jalan lingkungan membutuhkan perhatian, dan penerangan jalan perlu memadai.
Sementara bagi Oloan, aspirasi tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab representasi yang harus dibawa ke dalam proses pembahasan pembangunan.
Di tengah keterbatasan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang luas, tantangannya adalah menentukan prioritas tanpa menghilangkan suara masyarakat. Pembangunan memang membutuhkan tahapan, tetapi kebutuhan warga juga menuntut perhatian yang konsisten.
Penegasan bahwa Pokir DPRD masih ada menjadi pesan utama dari reses tersebut. Aspirasi masyarakat tetap memiliki ruang untuk diperjuangkan, meskipun realisasinya bergantung pada hasil pembahasan, ketentuan perencanaan, kewenangan, dan kemampuan anggaran daerah.
Sebab, bagi warga Bojongmenteng, ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata besarnya anggaran atau panjangnya daftar program. Ukurannya adalah perubahan yang benar-benar dirasakan: genangan yang lebih cepat surut, jalan yang lebih layak dilalui, serta lingkungan yang terang dan nyaman.
Di situlah aspirasi menemukan maknanya—ketika suara warga tidak berhenti di forum reses, tetapi terus dikawal agar berpeluang menjadi bagian dari pembangunan yang menjawab kebutuhan masyarakat.
(DMS)
