Patriot Palapa News, Kabupaten Bekasi — Kesabaran warga ada batasnya. Setelah sempat menutup akses SPBU di Jalan Diponegoro, Desa Setiamekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, kemudian membukanya kembali berdasarkan kesepakatan bersama, ahli waris almarhum Suratno bersama tim kuasa hukumnya kembali menutup akses masuk dan keluar SPBU, Kamis (19/11/2026).
Aksi ini bukan sekadar pengulangan penutupan. Ia menjadi gambaran kekecewaan warga terhadap sengketa tanah yang tak kunjung menemukan kepastian, sementara aktivitas SPBU tetap berjalan.
Kuasa hukum ahli waris, Aldrian Sembiring, S.H., menjelaskan, sebelumnya telah berlangsung kesepakatan bersama pada 15–19 Oktober 2026. Dalam kesepakatan itu, menurut Aldrian, telah dibicarakan bahwa apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian, SPBU akan ditutup bersama.
SPBU sempat dibuka kembali. Namun, menurut pihak ahli waris, hingga kini belum ada kepastian penyelesaian sebagaimana yang diharapkan. Operasional SPBU tetap berlangsung, sedangkan klaim kepemilikan tanah yang mereka perjuangkan belum memperoleh jawaban hukum yang jelas.
Karena itu, warga bersama tim kuasa hukum kembali mengambil langkah penutupan.
Aldrian menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan ini terus berputar dalam pertemuan dan janji penyelesaian tanpa hasil konkret. Ia meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian serius dan menangani perkara secara objektif.
Pihaknya, kata Aldrian, telah menyampaikan surat kepada Polres Metro Bekasi, Polda Metro Jaya, hingga Kapolri. Tujuannya meminta perhatian dan mendorong penanganan perkara agar tidak berlarut-larut serta tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.
SHGB Terbit, Letter C Dipersoalkan: Riwayat Tanah Harus Dibuka
Pokok sengketa ini menyangkut lahan seluas sekitar 4.385 meter persegi yang diklaim keluarga almarhum Suratno sebagai tanah milik mereka.
Ahli waris mengajukan Letter C Nomor 104 Persil 33 atas nama Suratno serta surat keterangan tidak sengketa dari Pemerintah Desa Setiamekar tertanggal 17 Oktober 2002.
Sementara itu, terdapat SHGB Nomor 6318 atas nama PT Asia Jaya Cinere Abadi yang diterbitkan pada 3 Mei 1999 berdasarkan keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor SK.474/HGB/BPN/98. Sertifikat tersebut disebut kemudian beralih kepada Thahir Abdullah melalui Akta Jual Beli Nomor 33 Tahun 2001 tertanggal 13 Desember 2001.
Di sinilah pertanyaan mendasar muncul: bagaimana riwayat tanah tersebut hingga SHGB diterbitkan, bagaimana proses peralihannya, dan bagaimana dokumen-dokumen yang diajukan para pihak saling berkaitan?
Pertanyaan itu tidak cukup dijawab dengan menunjukkan selembar sertifikat atau Letter C. Seluruh dokumen, alas hak, proses penerbitan, serta riwayat peralihan harus diperiksa secara menyeluruh oleh pihak berwenang.
Aldrian mempertanyakan keterbukaan warkah atau dokumen dasar penerbitan sertifikat di BPN. Menurutnya, penelusuran riwayat administrasi pertanahan sangat penting untuk memastikan identitas, batas, dan kesesuaian bidang tanah yang disengketakan.
Ia juga mengungkap dugaan pemalsuan tanda tangan dalam dokumen pernyataan tertanggal 19 November 1999 yang disebut memuat keterangan bahwa Suratno dan istrinya, Nani Hayati, tidak pernah memiliki tanah tersebut. Pihak ahli waris mempertanyakan keabsahan dokumen itu dan menyatakan dokumen asli masih dalam upaya pencarian.
Dugaan tersebut tentu harus diuji melalui pemeriksaan dokumen dan proses hukum. Namun, justru karena ada dugaan serius yang dipersoalkan, penelusuran dokumen asli dan pemeriksaan forensik menjadi penting agar persoalan tidak berhenti pada saling klaim.
Klaim Kompensasi Rp3 Miliar, Mengapa Belum Ada Kepastian?
Persoalan ini juga menyisakan klaim mengenai pembicaraan kompensasi dalam mediasi di Kantor Desa Setiamekar pada 6 September 2022.
Pihak ahli waris menyebut pernah ada pembicaraan penyelesaian dengan nilai sekitar Rp3 miliar. Namun, Aldrian menyatakan keluarga ahli waris belum menerima pembayaran atas kompensasi yang mereka klaim pernah dibicarakan tersebut.
Jika memang pernah ada kesepakatan, apa isi dan kekuatan hukumnya? Siapa saja pihak yang menyepakati? Apakah terdapat dokumen tertulis, dan bagaimana realisasi kewajibannya?
Pertanyaan-pertanyaan itu membutuhkan jawaban dari seluruh pihak yang terlibat, bukan sekadar pernyataan sepihak.
Sebab, membiarkan klaim kompensasi tanpa kejelasan hanya akan memperpanjang ketidakpastian dan memperlebar jarak kepercayaan di antara para pihak.
Jangan Biarkan Warga Terus Menunggu
Sengketa tanah ini semestinya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum dan instansi pertanahan. Ketika dokumen kepemilikan dipersoalkan, dugaan pemalsuan dilaporkan, dan riwayat penerbitan sertifikat diminta dibuka, masyarakat berhak mendapatkan proses pemeriksaan yang transparan dan kepastian mengenai tindak lanjutnya.
Negara tidak boleh membiarkan warga terjebak dalam ketidakpastian tanpa penjelasan. Laporan harus ditangani, dokumen harus ditelusuri, dan setiap pihak harus diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan klaimnya.
Pada saat yang sama, penutupan akses SPBU tidak boleh menjadi pengganti proses hukum. Penyelesaian harus ditempuh melalui mekanisme yang sah, dengan tetap menghormati hak seluruh pihak dan menjaga agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hukum.
Yang dibutuhkan sekarang bukan lagi sekadar janji untuk bertemu, melainkan langkah konkret: kejelasan dokumen dari BPN, transparansi penanganan perkara dari kepolisian, serta penjelasan dari pihak pemegang SHGB dan pengelola SPBU.
Sebab, keadilan tidak boleh kalah oleh waktu. Semakin lama perkara ini dibiarkan tanpa kepastian, semakin besar pula pertanyaan publik terhadap keseriusan penyelesaiannya.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak pengelola SPBU, pemegang SHGB, keluarga almarhum Thahir Abdullah, BPN, maupun aparat penegak hukum. Setiap keterangan, dokumen, dan bukti dari seluruh pihak akan menjadi bagian penting dalam menghadirkan pemberitaan yang berimbang.
Kini publik menunggu jawaban: siapa yang dapat memastikan riwayat tanah ini dibuka secara terang, dan kapan ahli waris maupun pihak lainnya memperoleh kepastian hukum?
(DMS)









