Pemkot Bekasi Kalah Sampai Tingkat PK, Diperintahkan Kembalikan Lahan Ahli Waris!

- Jurnalis

Kamis, 9 Oktober 2025 - 19:10 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

KOTA BEKASI — Pemerintah Kota Bekasi dipaksa menelan pil pahit. Setelah bertahun-tahun memperjuangkan klaim atas tanah Pasar Semi Induk Pondokgede, kini putusan Mahkamah Agung melalui Peninjauan Kembali (PK) menegaskan: Pemkot Bekasi kalah di semua tingkat peradilan dan wajib mengembalikan lahan seluas 4.500 meter persegi kepada ahli waris.

Putusan yang berkekuatan hukum tetap itu dirilis pada 17 April 2025, memerintahkan Pemkot untuk menyerahkan tanah kepada ahli waris dalam keadaan kosong, bersih, dan tanpa beban perjanjian kerja sama apapun. Namun hingga kini, amar pengadilan tertinggi itu belum dijalankan sepenuhnya.

Putusan Jelas, Eksekusi Tersendat

Agustin, juru bicara ahli waris, menegaskan bahwa Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memang telah merespons surat permintaan ahli waris dan menyatakan kesediaan menyerahkan lahan. Namun isi surat itu justru dianggap tidak sejalan dengan amar putusan.

“Kami menantang Wali Kota untuk menyerahkan lahan sebagaimana mestinya — kosong, bersih, tanpa beban kerja sama. Faktanya, di atas tanah itu masih berdiri bangunan pasar dengan perjanjian tahun 2020 bersama PT Pengembang,” ujar Agustin seusai menghadiri audiensi dengan Komisi II DPRD Kota Bekasi, Kamis (5/8/2025).

 

Menurut Agustin, langkah pemerintah yang memilih negosiasi dengan pihak ketiga justru berpotensi memperpanjang masalah hukum.

Baca Juga :  Ngopi Sore Bersama Gus Shol, Merajut Gagasan dan Menimbang Arah Politik Menuju Senayan 2029

“Kalau Pemkot terus menunda, denda makin menumpuk. Putusan PK sudah mencantumkan dwangsom Rp5 juta per hari, dan kini nilainya sudah lebih dari Rp1,6 miliar,” katanya.

 

Dari Pinjam Pakai ke Sengketa Panjang

Sengketa ini bermula sejak 1971, ketika tanah adat milik almarhum Hamid bin Adah dipinjam-pakai oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, sebelum wilayah itu berubah status menjadi Kota Bekasi.

Pada 2016, di atas tanah itu mulai didirikan Pasar Semi Induk Pondokgede. Sejak saat itu, ahli waris memperjuangkan hak mereka lewat jalur hukum — dari pengadilan negeri hingga kasasi — dan akhirnya menang mutlak di tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung.

Namun, kemenangan hukum itu belum berbuah keadilan.

“Ahli waris yang sah bahkan tak pernah dilibatkan dalam pembahasan. Kami pernah bertemu wali kota, tapi hanya dua menit, tanpa dialog berarti,” kata Agustin lirih, menggambarkan rasa kecewa seorang warga lanjut usia berusia 75 tahun yang hanya ingin melihat tanah keluarganya kembali.

 

Komisi II DPRD Kota Bekasi: Harus Diserahkan, Bukan Dikompensasi

Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, memastikan bahwa putusan PK bersifat final dan wajib dilaksanakan sebagaimana bunyinya.

“Putusan jelas: pengembalian lahan harus dilakukan secara langsung, bukan diganti uang. Masalahnya, memang di atas lahan itu sudah berdiri bangunan pasar,” kata Evi.

Baca Juga :  Fendaby, Peraih Suara Terbanyak Pileg Kota Bekasi 2024 Menjadi Nahkoda Baru PKS Kota Bekasi

Ia menyebut, penyelesaian akan dilakukan bertahap dan transparan, melibatkan unsur pemerintah, ahli waris, investor, dan perbankan. Saat ini, proses rislah (penyelesaian hukum administratif) masih berlangsung.

 

Lahan Sengketa dan Batas Kepemilikan

Lahan yang menjadi objek gugatan tercatat seluas 4.500 meter persegi, sementara Hak Pengelolaan Lahan (HPL) milik Pemkot Bekasi tercatat 5.779 meter persegi.
Artinya, masih ada 1.279 meter persegi lahan yang tidak termasuk dalam objek gugatan ahli waris. Namun, tumpang tindih pemanfaatan di lapangan membuat garis kepemilikan menjadi samar dan rawan konflik baru.

“Kami Tak Minta Lebih, Hanya Keadilan”

Bagi ahli waris, kemenangan di Mahkamah Agung bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan baru — menagih janji pemerintah yang seolah enggan tunduk pada putusan hukum tertinggi di negeri ini.

“Kami tidak ingin konflik, kami hanya ingin hak kami dikembalikan secara adil dan damai. Jangan tunda, jangan adu domba,” tegas Agustin.

 

Kini, semua mata tertuju pada Pemerintah Kota Bekasi.
Apakah mereka akan menghormati putusan pengadilan dan mengembalikan hak rakyat kecil?
Ataukah membiarkan hukum kembali dipermainkan atas nama kepentingan?(DM)

Berita Terkait

10 Petinju Bekasi Bidik Tiket Final, Kontroversi Kelas 92 Kg Jadi Sorotan!
Tak Terbendung, Menjadi Juara Pool di Fase Grup, Gateball Kota Bekasi Berhadapan Bandung Barat di Semifinal!
Tumbangkan Bandung dan Cirebon, Gateball Bekasi Bidik Takhta Juara Grup!
Di Balik Sengitnya Ring Tinju Porprov, Tim Medis Pertina Bekasi Siaga Lindungi Atlet!
16 Petinju Bekasi Lolos Semifinal, 5 Tiket Tersisa Diperebutkan, Pengamanan Diperketat!
Islamic School Quba Resmi Dibuka, Ketua DPRD Sardi Efendi Dorong Kebangkitan Manajemen Berbasis Sekolah
Kota Bekasi Terus Menggebrak! 11 Petinju Lolos Semifinal, Delapan Kelas Putra Masih Diperebutkan
Srikandi Tinju Bekasi Panen Kemenangan! Tiga Kelas Berjaya, Marten: Anak-anak Sangat Siap!
Berita ini 163 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 15 November 2026 - 22:43 WIB

10 Petinju Bekasi Bidik Tiket Final, Kontroversi Kelas 92 Kg Jadi Sorotan!

Minggu, 15 November 2026 - 21:50 WIB

Tak Terbendung, Menjadi Juara Pool di Fase Grup, Gateball Kota Bekasi Berhadapan Bandung Barat di Semifinal!

Minggu, 15 November 2026 - 13:41 WIB

Tumbangkan Bandung dan Cirebon, Gateball Bekasi Bidik Takhta Juara Grup!

Minggu, 15 November 2026 - 00:21 WIB

Di Balik Sengitnya Ring Tinju Porprov, Tim Medis Pertina Bekasi Siaga Lindungi Atlet!

Sabtu, 14 November 2026 - 19:20 WIB

16 Petinju Bekasi Lolos Semifinal, 5 Tiket Tersisa Diperebutkan, Pengamanan Diperketat!

Berita Terbaru