BEKASI RAYA – Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bekasi Raya memantik gelombang penolakan keras dari berbagai elemen pers dan organisasi kewartawanan di daerah. Langkah sepihak yang dilakukan oleh pihak tertentu di pusat dinilai sebagai bentuk kudeta organisasi, melanggar Kesepakatan Jakarta, dan mengancam soliditas PWI di tingkat daerah, khususnya Jawa Barat.
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menyatakan bahwa dirinya merupakan ketua sah hasil Konferensi tahun 2024 yang konstitusional. Penunjukan Plt oleh pihak luar bukan hanya tidak berdasar, tapi juga mencederai etika organisasi dan semangat rekonsiliasi yang disepakati di Jakarta pada 16 Mei 2025.
“Kesepakatan Jakarta jelas melarang semua pihak mengambil keputusan organisasi baru hingga Kongres Persatuan. Penunjukan Plt ini adalah bentuk inkonstitusional yang justru menabur benih konflik baru,” tegas Ade.
Ketua Umum PWI versi rekonsiliasi, Zulmansyah Sekedang, memperkuat pernyataan tersebut. Ia menyebut, “Tidak pernah ada dalam sejarah PWI pusat menunjuk pengurus kabupaten/kota. Itu wewenang provinsi dan harus melalui konferensi. Abaikan saja Plt itu.”
Ketua PWI Jawa Barat, Hilman Hidayat, turut mengukuhkan posisi PWI Bekasi Raya di bawah kepemimpinan Ade Muksin sebagai hasil konferensi yang sah dan tidak tergantikan.
Sorotan tajam juga datang dari Ketua DPD Asistensi Media Nasional (AsMEN) Kota Bekasi, Maman Nuriman, yang menyebut penunjukan Plt sebagai tindakan serampangan, tidak etis, dan menyesatkan. “Ini bukan hanya pelanggaran AD/ART, tapi juga penghinaan terhadap martabat wartawan Bekasi Raya,” katanya.
Senada, Ketua Forum Wartawan Bekasi Raya (FWBR) Bonanza Panjaitan, mengecam keras langkah sepihak tersebut dan menyebutnya sebagai manuver “ugal-ugalan”. “Kalau ada yang coba-coba ganggu PWI Bekasi Raya, jangan salahkan kami kalau kami bersikap tegas.”
Sementara itu, pegiat sosial nasional dan Ketua DPC Lembaga Investigasi Negara (LIN), Frits Saikat, menilai konflik ini sebagai ancaman terhadap semangat rekonsiliasi nasional yang sedang dibangun menuju Kongres Persatuan. “Jangan rusak kepercayaan publik hanya karena ambisi elit. Hormati pemimpin sah di daerah,” ujarnya.
PWI Bekasi Raya menyerukan agar seluruh pihak menghentikan manuver sepihak dan kembali kepada prinsip-prinsip organisasi. “Jangan rusak rumah besar kita hanya karena ego. Kami tetap solid dan taat pada PD/PRT,” tutup Ade Muksin.(MDS)
