Patriot Palapa News, Kota Bekasi – Persoalan banjir, jalan rusak, hingga pelayanan perizinan yang dinilai berbelit menjadi perhatian dalam kegiatan Reses III tahun 2026 DPRD Kota Bekasi yang digelar Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., di Jalan Kenanga RT 05/RW 22, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Jumat (9/10/2026).
Di hadapan masyarakat, Sardi menegaskan bahwa pembangunan Kota Bekasi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Infrastruktur tetap menjadi kebutuhan penting, tetapi kemudahan mengakses layanan pemerintahan dan kepastian berusaha juga harus menjadi perhatian serius.
“Reses ini menjadi kesempatan bagi saya untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Usulan dari Bapak dan Ibu akan kita himpun, kemudian diprioritaskan berdasarkan kebutuhan dan mana yang harus didahulukan. Kalau masih ada yang kurang, silakan sampaikan lagi,” ujar Sardi dalam dialog bersama warga.
Menurutnya, aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai catatan pertemuan. Setiap usulan perlu diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran sesuai kewenangan serta kemampuan keuangan daerah.
Normalisasi Sungai Harus Terintegrasi, Penanganan Banjir Jangan Setengah Jalan
Salah satu persoalan yang disoroti Sardi adalah penanganan banjir melalui normalisasi sungai yang membutuhkan koordinasi antara Pemerintah Kota Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Ia menjelaskan bahwa penanganan sungai tidak dapat dilakukan secara parsial karena aliran air saling terhubung antarkawasan. Normalisasi di wilayah kota perlu didukung pekerjaan berkelanjutan di wilayah kabupaten agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara menyeluruh.
“Penanganan sungai ini harus terintegrasi. Jangan sampai di wilayah kota sudah dilakukan normalisasi, tetapi di wilayah berikutnya tidak berlanjut. Kita berharap koordinasi antardaerah berjalan baik sehingga penanganan banjir bisa lebih maksimal,” demikian penegasan Sardi yang merangkum substansi pernyataannya dalam reses.
Ia berharap penataan sungai dan infrastruktur pendukung di sekitar kawasan Harapan Indah dapat membantu mengurangi risiko banjir. Namun, keberhasilan program tersebut tetap bergantung pada kesinambungan pekerjaan, pemeliharaan saluran, dan koordinasi lintas wilayah.
Bagi masyarakat, yang dibutuhkan bukan sekadar normalisasi di satu titik, melainkan solusi menyeluruh yang mampu mengurangi risiko genangan dan banjir secara berkelanjutan.
Jalan Rusak Masih Dikeluhkan, Aspirasi Warga Harus Diprioritaskan
Dalam dialog bersama masyarakat, persoalan jalan rusak di sejumlah titik, termasuk kawasan Kalibaru dan Kaliabang Tengah, turut mengemuka.
Sardi menegaskan bahwa masyarakat harus aktif menyampaikan persoalan yang mereka hadapi agar dapat dihimpun dan diperjuangkan melalui mekanisme pembangunan daerah.
“Saya ingin sebanyak-banyaknya usulan masyarakat bisa masuk. Nanti kita lihat mana yang menjadi prioritas, mana yang harus didahulukan, dan mana yang bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan pembangunan harus disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Jalan lingkungan, saluran air, dan fasilitas umum yang belum memadai perlu mendapatkan perhatian sesuai tingkat urgensi dan kewenangan penanganannya.
Di sisi lain, masyarakat juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai status usulan mereka, apakah sudah masuk perencanaan, masih dalam proses kajian, atau membutuhkan penganggaran pada tahun berikutnya.
Dengan mekanisme tindak lanjut yang transparan, reses dapat menjadi bagian dari proses pembangunan yang lebih terukur dan dapat dipantau masyarakat.
Pelayanan Berbelit? Sardi Minta Warga Berani Melapor
Selain infrastruktur, Sardi menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pemerintahan, khususnya pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan usaha.
Ia mendorong agar digitalisasi pelayanan publik benar-benar mempermudah masyarakat, bukan sekadar mengubah sistem manual menjadi aplikasi tanpa menyelesaikan persoalan birokrasi.
“Kalau ada persoalan pengurusan KTP, kartu keluarga, atau perizinan yang berbelit-belit, silakan sampaikan kepada saya. Kalau bisa, sebutkan juga perangkat daerah atau pejabat yang bertanggung jawab. Aspirasi itu akan saya teruskan kepada Pak Wali Kota untuk menjadi bahan evaluasi,” tegas Sardi.
Menurutnya, aparatur pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang profesional, responsif, dan sesuai ketentuan. Masyarakat tidak seharusnya menghadapi prosedur yang tidak jelas ketika mengurus dokumen atau mengembangkan usaha.
Ia juga menilai bahwa pelayanan perizinan yang lambat dan tidak pasti berpotensi menghambat investasi serta kegiatan ekonomi masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat yang mau mengurus izin usaha justru dipersulit. Pemerintah harus hadir untuk memberikan kepastian pelayanan. Kalau memang ada persoalan dalam kinerja aparatur, tentu perlu dievaluasi sesuai aturan yang berlaku,” demikian inti pesan Sardi mengenai pembenahan birokrasi.
Digitalisasi, lanjutnya, perlu diiringi transparansi persyaratan, kepastian waktu pelayanan, informasi biaya yang jelas, serta mekanisme pengaduan yang dapat ditindaklanjuti.
Pajak dan APBD Harus Dikelola Transparan
Dalam pertemuan tersebut, Sardi juga menyinggung besarnya APBD Kota Bekasi yang disebut berada pada kisaran Rp7,6 triliun.
Menurutnya, pengelolaan anggaran daerah perlu didukung sistem yang semakin transparan dan akuntabel, termasuk dalam pengelolaan pendapatan pajak daerah.
“Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Karena itu, pengelolaannya harus semakin transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat juga perlu melihat bagaimana anggaran digunakan dan apa manfaatnya bagi pembangunan,” demikian rangkuman substansi pandangan Sardi dalam dialog tersebut.
Ia menekankan bahwa pembangunan harus dapat dirasakan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan, serta penyediaan fasilitas umum yang dibutuhkan warga.
Besarnya anggaran, pada akhirnya, perlu diikuti dengan perencanaan yang tepat sasaran, pengawasan yang konsisten, dan keterbukaan informasi kepada publik.
“Maju Bareng, Senang Bareng”, Pembangunan Harus Dirasakan Warga
Dalam reses tersebut, Sardi turut mengangkat semangat “Maju Bareng, Senang Bareng Menuju Bekasi Keren” sebagai dorongan untuk membangun kota yang kreatif, energik, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya proyek yang dikerjakan. Hasilnya juga harus dirasakan melalui lingkungan yang lebih baik, jalan yang layak, penanganan banjir yang efektif, dan pelayanan publik yang mudah diakses.
“Kalau masih ada jalan yang rusak, silakan sampaikan. Kalau ada saluran yang bermasalah atau pelayanan yang menyulitkan, jangan dipendam. Sampaikan supaya bisa kita catat dan perjuangkan sesuai prioritas,” demikian pesan Sardi kepada masyarakat.
Ia juga mengajak warga untuk terus aktif menyampaikan aspirasi melalui forum reses maupun saluran komunikasi yang tersedia.
Bagi Sardi, komunikasi langsung dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi representasi DPRD. Melalui dialog tersebut, kebutuhan warga dapat diketahui secara lebih konkret dan menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan.
Pokir Masih Ada, Pembangunan Harus Berkelanjutan
Pokok Pikiran (Pokir) hasil reses menjadi salah satu instrumen penting bagi DPRD Kota Bekasi dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, kebutuhan warga yang disampaikan secara langsung diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Di hadapan masyarakat, Sardi menjelaskan bahwa reses bukan sekadar agenda rutin untuk bertemu konstituen, melainkan ruang untuk menghimpun kebutuhan nyata warga, mengevaluasi pembangunan yang telah berjalan, sekaligus mengidentifikasi pekerjaan yang masih perlu dilanjutkan.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena satu tahapan program telah selesai. Aspirasi yang belum terakomodasi perlu kembali disampaikan, dikaji, dan diperjuangkan melalui mekanisme perencanaan serta penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
“Bagaimana saya bisa menginput sebanyak-banyaknya usulan dari Bapak dan Ibu. Tentunya nanti diprioritaskan, mana yang didahulukan dan mana yang kemudian dilanjutkan,” ujar Sardi dalam dialog bersama warga.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya kesinambungan antara aspirasi masyarakat, pokok pikiran DPRD, dan program pembangunan pemerintah daerah. Dengan demikian, kebutuhan warga tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, tetapi memiliki peluang untuk ditindaklanjuti secara terencana.
Pokir Reses Menjadi Jembatan Aspirasi dan Pembangunan
Sardi menekankan bahwa kebutuhan pembangunan di lingkungan masyarakat terus berkembang. Infrastruktur yang sudah dibangun masih memerlukan pemeliharaan, sementara sejumlah persoalan baru dapat muncul seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan.
Karena itu, usulan masyarakat perlu dihimpun secara berkelanjutan agar pemerintah dan DPRD dapat melihat kebutuhan mana yang paling mendesak, mana yang perlu dituntaskan, serta mana yang membutuhkan perencanaan lebih panjang.
Dalam konteks tersebut, Pokir DPRD menjadi salah satu jalur untuk menyampaikan kebutuhan masyarakat ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan, prioritas pembangunan, kewenangan, serta kemampuan keuangan daerah.
Bagi Sardi, yang terpenting adalah memastikan komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah terus berjalan sehingga persoalan di tingkat lingkungan tidak terputus dari proses pengambilan kebijakan.
Reses juga memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan kembali usulan yang belum terpenuhi sekaligus menjelaskan perkembangan persoalan yang masih mereka hadapi.
Menurutnya, pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan. Infrastruktur yang semakin baik perlu didukung aparatur yang responsif, prosedur yang jelas, dan kemudahan akses bagi masyarakat.
Dengan demikian, kesinambungan pembangunan tidak hanya terlihat dalam bentuk fisik, tetapi juga melalui perubahan kualitas tata kelola pemerintahan yang dirasakan langsung oleh warga.
Sebagai Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi menilai komunikasi langsung melalui reses menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi representasi masyarakat.
Aspirasi yang dihimpun dapat menjadi bahan pembahasan dan pengawasan sesuai kewenangan DPRD. Sementara itu, realisasi setiap usulan tetap memerlukan proses perencanaan, penentuan prioritas, penganggaran, serta pelaksanaan oleh perangkat daerah yang berwenang.
Melalui Reses III Tahun 2026 di Kelurahan Pejuang, Sardi kembali menekankan pentingnya kesinambungan antara kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan Kota Bekasi.
Pokir reses bukan sekadar daftar usulan, melainkan bagian dari proses memperjuangkan kebutuhan warga. Pembangunan pun tidak cukup hanya dimulai dan diselesaikan, tetapi harus terus dijaga keberlanjutannya agar manfaatnya semakin luas dan dirasakan masyarakat.
(DMS)
