Patriot Palapa, Kota Bekasi — Menjelang akhir tahun 2025, Komisi II DPRD Kota Bekasi menegaskan bahwa konsentrasi utama mereka adalah monitoring ketat terhadap penyerapan anggaran dan progres fisik berbagai program pembangunan yang masih berjalan di Pemkot Bekasi.
Sekretaris Komisi II DPRD Kota Bekasi, Evi Mafriningsianti, menilai bahwa banyak indikator serapan dan kinerja SKPD pada akhir November ini belum menunjukkan kondisi ideal.
“Kami terus memonitor penyerapan anggaran dan progres fisik. Aspirasi masyarakat harus dipenuhi, dan akhir tahun bukan waktunya bekerja longgar,” ujar Evi.
Infrastruktur 2025 Harus Tuntas: “Jangan Sampai Terbawa ke Tahun Depan Tanpa Kepastian”
Evi menegaskan bahwa untuk kategori pekerjaan infrastruktur—terutama yang berada di bawah Dinas BMSDA—mayoritas proyek memang masih berjalan dan diprediksi bisa terserap dengan baik.
Namun tantangan berbeda muncul pada pekerjaan yang berada di bawah dinas-dinas lain yang memiliki pola teknis lebih kompleks.
“Kalau di BMSDA, insyaallah kecil yang tidak terserap. Tapi di pekerjaan teknis lain, terutama yang butuh koordinasi panjang, kami perlu pastikan semuanya selesai. Jangan sampai terbawa dan menggantung di 2026,” jelasnya.
Fokus 2026: SLF, PSEL, Transportasi Publik, dan Layanan Berbasis Teknologi
Dalam penyusunan Renja 2026, Komisi II sudah menyiapkan sejumlah agenda prioritas, antara lain:
Monitoring SLF (Sertifikat Laik Fungsi)
Terutama untuk bangunan komersial dan aset pemerintah.
“SLF masih rendah. Ini soal keselamatan publik. Harus jadi prioritas,” tegas Evi.
Percepatan Pembangunan PSEL
Evi menegaskan bahwa pembangunan PSEL membutuhkan waktu dua tahun, sehingga dalam masa dua tahun itu, beban penuh pengolahan sampah masih ditanggung Pemkot Bekasi.
“Selama dua tahun ke depan, sampah masih sepenuhnya tanggung jawab Pemkot. Ini PR besar dan harus dipersiapkan,” tegasnya.
Transportasi Publik Berbasis Teknologi
Komisi II mendorong agar mulai 2026 Kota Bekasi mulai masuk ke sistem transportasi publik yang modern dan terintegrasi.
Layangan publik berbasis teknologi
Termasuk penguatan data, sistem layanan, dan efisiensi perizinan.
LH Masih Lemah: Sampah, dan Infrastruktur Pendukung Harus Dipacu
Evi memberi catatan keras kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH), terutama terkait:
penanganan sampah yang masih darurat,
kesiapan teknis menuju PSEL,
serta penataan TPS Sumur Batu.
Komisi II: “Kami Pastikan Semua Monitoring Dilakukan Sampai Akhir Tahun”
Menutup wawancara, Evi menegaskan:
“Kami memastikan monitoring penyerapan, fisik, dan PAD dilakukan sampai akhir. Kinerja harus maksimal, karena yang dirugikan kalau lambat adalah masyarakat.”
(DM)
