Kota Bekasi — Puluhan massa yang mengatasnamakan Aliansi Bocah Bekasi menggeruduk kantor Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara, Selasa petang. Aksi berlangsung tegang dengan bentangan spanduk bertuliskan,“Usir Lurah Ismail, Pemuda Teluk Pucung Bukan Bocah Ledok.”
Dalam orasinya, Koordinator Lapangan Aliansi Bocah Bekasi, Maksum Alfarizi yang akrab disapa Mandor Baya, menyampaikan tuntutan secara tegas. Ia menyebut aksi digelar berdasarkan aduan warga yang menilai kepemimpinan Lurah Ismail tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Hari ini kami turun karena aduan warga Teluk Pucung. Intinya jelas, kebijakan lurah tidak mengutamakan kepentingan masyarakat, justru sarat kepentingan pribadi. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Mandor Baya di hadapan massa. Selasa (23/12/2025).
Ia menambahkan, pihaknya telah menghadirkan Camat, Kapolsek beserta jajaran, serta Sekretaris Kelurahan dalam forum terbuka tersebut. Bahkan, kata dia, Wali Kota Bekasi telah dikonfirmasi terkait tuntutan warga.
“Kami sepakat, dibuatkan berita acara dan notulensi yang ditandatangani tokoh masyarakat, Karang Taruna, RT/RW, dan perwakilan warga. Isinya satu: meminta Wali Kota dan Camat agar Lurah Ismail dicopot atau dipindahkan,” ujarnya lantang.
Mandor Baya juga menyoroti ketidakhadiran Lurah Ismail saat aksi berlangsung. Menurutnya, absennya lurah menjadi bukti nyata sikap tidak bertanggung jawab terhadap tuntutan warga.
“Ini bentuk ketidakbertanggungjawaban. Harusnya lurah hadir untuk klarifikasi, benar atau tidaknya tuntutan warga. Tapi dia tidak datang. Itu sebabnya kami menilai dia harus mundur,” katanya disambut sorak massa.
Sementara itu, Camat Bekasi Utara Ikhwanudin Rahmat menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga. Ia memastikan seluruh tuntutan yang disampaikan dalam aksi akan dilaporkan secara resmi.
“Hari ini saya terima aspirasinya. Notulen dari pihak pendemo juga akan dilampirkan. Semua poin tuntutan akan saya laporkan secepatnya,” ujar Ikhwanudin kepada awak media.
Ia menegaskan, pihak kecamatan akan melakukan evaluasi berdasarkan laporan dan mekanisme yang berlaku.
“Ini menyangkut kinerja lurah. Kami akan melihat sesuai SOP dan aturan yang ada. Prinsipnya, yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.
Koordinator aksi lainnya, First Saikat, mengungkapkan bahwa gerakan ini berawal dari jeritan warga yang merasa dirugikan. Aliansi Bocah Bekasi, kata dia, turun tangan setelah menerima berbagai bukti dugaan penyimpangan.
“Ini bukan isu karangan. Warga datang ke kami membawa bukti, rekaman video, dan keterangan langsung. Dari situ kami lakukan advokasi,” ungkap First.
Ia membeberkan sejumlah dugaan pelanggaran, mulai dari tidak transparannya penyaluran bantuan sosial, dugaan pemotongan bansos, hingga praktik sewa lahan kelurahan yang dinilai memberatkan warga.
“Bansos itu hak masyarakat kecil, tapi tidak transparan ke RT/RW. Lalu soal sewa lahan untuk hajatan, warga dipungut Rp2,5 juta sampai Rp3,5 juta. Ini fakta, banyak saksi hadir hari ini,” tegasnya.
Tak hanya itu, First juga menyinggung buruknya tata kelola fasilitas kantor kelurahan yang dinilai terbengkalai selama bertahun-tahun, meski biaya perbaikannya relatif kecil.
“Logikanya sederhana. Kalau memang tidak bersalah, kenapa menghindar dan tidak berani hadapi warga? Ketidakhadiran lurah hari ini justru menguatkan dugaan kami,” tandasnya.
Aksi ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh perwakilan warga dan aliansi. Massa menegaskan akan terus mengawal tuntutan hingga ada keputusan tegas dari Pemerintah Kota Bekasi terkait nasib Lurah Teluk Pucung. (SUR)
