Patriot Palapa News, Nasional Jakarta – Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia yang diduduki Gibran Rakabuming Raka kini berada di tengah pusaran polemik hukum dan dinamika politik nasional. Desakan agar putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu mengundurkan diri semakin menguat. Di sisi lain, parlemen mulai memperlihatkan geliat untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), sebuah instrumen konstitusional yang dapat membuka jalan menuju proses pemakzulan.
Isu yang semula berkutat pada polemik dokumen pendidikan kini bergerak ke ruang yang lebih besar: legitimasi jabatan, tanggung jawab konstitusional, dan konsistensi penegakan hukum dalam penyelenggaraan negara.
Pemicu terbaru adalah putusan Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026 melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026. MA mengabulkan kasasi penggugat dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran yang digunakan dalam proses pencalonan Pilpres 2024 tidak sah.
Putusan tersebut menyusul pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026, yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA sebagaimana dipersyaratkan UU Pemilu.
Dua putusan lembaga peradilan itu kemudian menjadi pijakan baru bagi sejumlah kalangan untuk mempertanyakan konsekuensi konstitusional terhadap posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Namun, persoalan hukum tersebut tidak serta-merta berarti jabatan Gibran otomatis berakhir. Ada mekanisme ketatanegaraan yang harus ditempuh, dan prosesnya tidak sederhana.
Puluhan Anggota DPR Mulai Teken Dukungan HMP
Dinamika politik di Senayan semakin menarik perhatian setelah salah satu anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan telah terkumpul lebih dari 25 tanda tangan anggota DPR untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik tersebut.
Dalam keterangannya kepada sejumlah media, Selasa (10/11/2026), Mardani menyebut dukungan itu berasal dari anggota lintas fraksi, meskipun masih atas nama pribadi dan belum menjadi keputusan resmi fraksi maupun DPR.
Bahkan, anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut pembicaraan informal lintas fraksi mengarah pada penggunaan HMP sebagai instrumen untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyatakan bahwa berbagai aspirasi dari masyarakat dan anggota parlemen akan diproses melalui mekanisme yang berlaku setelah masa reses berakhir.
DPR sendiri telah memasuki Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (10/11/2026). Meski demikian, pembukaan masa sidang tidak otomatis berarti proses pemakzulan telah disetujui atau dimulai secara formal.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa persoalan Gibran mulai memperoleh ruang pembahasan politik yang lebih luas. Namun, jumlah tanda tangan pengusul tetap harus dibedakan dari keputusan resmi lembaga legislatif.
Desakan Mundur dan Bayang-Bayang Pemakzulan
Adapun kabar bahwa Gibran akan mengundurkan diri apabila DPR menyepakati proses pemakzulan juga beredar di sejumlah pemberitaan. Namun, informasi tersebut bersumber dari keterangan anonim dan belum disertai pernyataan resmi Gibran maupun konfirmasi institusi kepresidenan.
Dengan demikian, kabar pengunduran diri tersebut masih harus ditempatkan sebagai isu yang belum terverifikasi, bukan sebagai keputusan politik yang telah terjadi.
Konstitusi Bukan Jalan Pintas
Di tengah derasnya tekanan politik, konstitusi menjadi rujukan utama untuk membaca kemungkinan pemberhentian seorang Wakil Presiden.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara Pasal 7B mengatur tahapan yang harus dilalui. DPR terlebih dahulu menyampaikan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya diteruskan melalui mekanisme parlemen hingga MPR mengambil keputusan akhir.
Proses tersebut memiliki persyaratan kuorum dan dukungan suara yang ketat. Dengan kata lain, pengumpulan tanda tangan, desakan partai politik, maupun pernyataan sejumlah anggota DPR belum dapat disamakan dengan keputusan pemakzulan.
Di sinilah prinsip negara hukum diuji. Putusan pengadilan harus dihormati, aspirasi publik harus didengar, tetapi setiap tindakan pemberhentian pejabat negara juga harus berjalan melalui prosedur konstitusional.
Ujian Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik
Polemik yang mengitari Gibran sesungguhnya telah melampaui persoalan dokumen pendidikan. Peristiwa ini menyentuh pertanyaan mendasar tentang bagaimana persyaratan jabatan publik dipenuhi, bagaimana putusan lembaga peradilan ditindaklanjuti, serta sejauh mana institusi negara mampu menjaga kepercayaan masyarakat.
DPR kini berada pada posisi penting untuk menjelaskan tindak lanjut atas aspirasi yang berkembang. Di sisi lain, Gibran juga memiliki ruang untuk memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan tidak terus berkembang dalam wilayah spekulasi.
Publik tentu berhak memperoleh kepastian, bukan sekadar kabar yang berulang tanpa ujung. Sebab, jabatan Wakil Presiden bukan hanya simbol kekuasaan, melainkan amanah konstitusional yang melekat pada mandat rakyat.
Pada akhirnya, apakah Gibran memilih bertahan, mengundurkan diri, atau menghadapi proses pemakzulan, semuanya harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan konstitusi.
Demokrasi tidak boleh dikalahkan oleh tekanan politik, tetapi hukum juga tidak boleh berhenti menjadi teks ketika menyangkut kekuasaan. Di antara desakan untuk mundur dan wacana pemakzulan, yang paling ditunggu publik adalah kepastian hukum, keterbukaan, dan keberanian lembaga negara mempertanggungjawabkan setiap keputusan.
(MDS)
