Patriot Palapa News, Bekasi Kota — Dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Dar Et Tauhid, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, menjadi perhatian serius terhadap perlindungan anak dan keamanan lingkungan pendidikan keagamaan.
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, penanganan perkara tersebut tidak hanya menyangkut pengungkapan dugaan tindak pidana dan pertanggungjawaban pihak yang terlibat, tetapi juga menyangkut pemulihan korban serta masa depan pendidikan para santri.
Anggota DPRD Kota Bekasi Komisi IV dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ahmadi atau yang lebih dikenal dengan sapaan Bang Madong, berpandangan bahwa pihak yang terbukti bersalah harus ditindak tegas sesuai hukum. Namun, penanganan kasus juga perlu mempertimbangkan hak pendidikan santri dan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman.
Menurutnya, tempat pendidikan semestinya menjadi ruang yang memberikan rasa aman bagi peserta didik, bukan justru menghadirkan ketakutan.
“Kalau memang itu benar, tindak setegas-tegasnya. Apalagi kalau terjadi di tempat yang seharusnya menjadi ruang aman untuk proses belajar-mengajar. Tempat pendidikan itu semestinya memberikan rasa aman, bukan justru menimbulkan ketakutan,” demikian pandangan Bang Madong dalam wawancara mengenai penanganan persoalan pesantren.
Pandangannya menempatkan dua kepentingan yang harus diperhatikan secara bersamaan: penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab dan perlindungan terhadap santri yang membutuhkan jaminan keamanan serta keberlanjutan pendidikan.
Namun, perlindungan terhadap keberlangsungan pendidikan bukan berarti mengurangi keseriusan pengusutan perkara. Penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana tetap menjadi ranah proses hukum, sedangkan tindakan administratif terhadap lembaga menjadi kewenangan pemerintah sesuai peraturan yang berlaku.
Lebih dari 10 Santriwati Diduga Menjadi Korban
Kasus yang menjadi sorotan tersebut ditangani Polres Metro Bekasi Kota. Berdasarkan pemberitaan pada Oktober 2026, polisi mengidentifikasi lebih dari 10 santriwati yang diduga menjadi korban kekerasan seksual.
Pada 9 Oktober 2026, polisi menetapkan seorang pria berinisial MHH, yang berprofesi sebagai guru di lingkungan pesantren, sebagai tersangka. Polisi kemudian melakukan penahanan terhadap tersangka. Penyidik juga mendalami laporan-laporan lain untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak berbeda dalam perkara tersebut.
Dalam perkembangan berikutnya, kepolisian menyampaikan bahwa terdapat empat laporan yang ditangani. Satu perkara telah menetapkan MHH sebagai tersangka, sedangkan tiga laporan lainnya masih didalami melalui pemeriksaan saksi, pengumpulan keterangan, dan pencarian alat bukti.
Proses tersebut menjadi penting untuk mengungkap rangkaian peristiwa secara menyeluruh, termasuk memastikan peran masing-masing pihak berdasarkan bukti yang sah.
Dalam perkara yang melibatkan anak, pengungkapan kasus juga harus disertai perlindungan terhadap identitas korban. Pendampingan psikologis dan pemulihan kondisi korban merupakan bagian penting agar mereka tidak kembali mengalami tekanan selama proses hukum berlangsung.
Dengan demikian, penanganan kasus tidak cukup hanya berorientasi pada pengungkapan pelaku. Keselamatan, pemulihan, dan hak korban untuk melanjutkan kehidupan serta pendidikan juga perlu menjadi perhatian.
Izin Operasional Dibekukan Sementara, Nasib Pendidikan Santri Menjadi Perhatian
Perkembangan kasus ini juga diikuti tindakan administratif pemerintah. Pada 20 Oktober 2026, Kementerian Agama menyatakan izin operasional Pondok Pesantren Dar Et Tauhid di Bekasi telah dicabut sementara menyusul kasus dugaan kekerasan seksual tersebut.
Keputusan itu menambah dimensi persoalan yang harus diperhatikan, terutama terkait perlindungan santri dan keberlanjutan pendidikan mereka.
Dalam konteks tersebut, pandangan Bang Madong mengenai pentingnya membedakan tindakan oknum dengan fungsi pendidikan lembaga perlu ditempatkan secara proporsional.
Ia mengingatkan bahwa ketika terjadi pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban. Namun, dampak penanganan perkara terhadap peserta didik juga perlu diperhitungkan agar santri tidak kehilangan akses pendidikan tanpa adanya langkah penyelesaian yang jelas.
Bang Madong mengibaratkan persoalan tersebut seperti hama yang merusak kebun. Menurutnya, sumber masalah harus ditangani secara tepat, bukan dengan mengabaikan seluruh aspek lain yang masih perlu diselamatkan.
“Kalau misalnya ini hama, hamanya yang dihilangkan. Jangan kebunnya yang dibakar,” demikian inti perumpamaan yang disampaikannya.
Perumpamaan itu menekankan perlunya ketepatan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab. Meski demikian, dalam perkara yang melibatkan dugaan kekerasan seksual, evaluasi tidak boleh berhenti pada individu yang diduga melakukan perbuatan tersebut. Sistem pengawasan, mekanisme pengaduan, dan perlindungan santri juga perlu diperiksa apabila terdapat indikasi kelemahan.
Sementara itu, keputusan pencabutan izin operasional merupakan tindakan administratif pemerintah yang perlu dihormati sesuai ketentuan hukum. Pembahasan mengenai keberlanjutan pendidikan santri harus ditempuh melalui mekanisme yang sah dan tidak dapat diartikan sebagai pembenaran untuk mengabaikan perlindungan korban.
Yang perlu dipastikan ialah agar penanganan terhadap lembaga tidak membuat hak pendidikan santri terabaikan, sementara proses hukum terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab tetap berjalan.
Korban Harus Dilindungi, Pelanggaran Tidak Boleh Ditoleransi
Bang Madong berpandangan, lembaga pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, fungsi tersebut hanya dapat berjalan dengan baik apabila keselamatan peserta didik benar-benar dijamin.
Kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan menjadi pengingat bahwa relasi antara pendidik dan peserta didik harus dilindungi oleh sistem pengawasan yang memadai.
Santri harus memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan yang aman. Setiap laporan perlu ditangani secara serius, dan korban harus memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan tanpa tekanan untuk menarik keterangan atau menutupi peristiwa yang dialaminya.
Di sisi lain, pihak yang dilaporkan tetap berhak memperoleh proses hukum yang adil. Penentuan kesalahan harus didasarkan pada pembuktian, bukan semata-mata pada tekanan opini publik.
Bagi Bang Madong, ketegasan dan kehati-hatian bukan dua sikap yang bertentangan. Penegakan hukum harus tegas terhadap pelanggaran yang terbukti, sedangkan penanganan terhadap lembaga dan masa depan pendidikan santri perlu dilakukan berdasarkan fakta serta kewenangan yang berlaku.
Pendekatan itu juga menuntut pemerintah untuk memperjelas langkah penanganan pendidikan bagi santri yang terdampak keputusan administratif terhadap lembaga.
Mereka tidak boleh ditempatkan sebagai pihak yang ikut menanggung kesalahan orang lain. Hak mereka untuk memperoleh pendidikan yang aman perlu menjadi bagian dari solusi.
Komisi IV Perlu Bergerak Sesuai Kewenangan
Sebagai anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Bang Madong juga menyoroti pentingnya memperhatikan batas kewenangan lembaga legislatif dalam menyikapi kasus tersebut.
Menurutnya, DPRD tidak dapat bertindak di luar ketentuan yang mengatur kewenangan dan pembagian tugas antarlembaga. Apabila diperlukan komunikasi dengan pemerintah atau instansi terkait, langkah tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang tepat.
Meski demikian, persoalan yang menyangkut keselamatan anak dan keberlangsungan pendidikan tetap layak menjadi perhatian publik maupun lembaga yang memiliki fungsi pengawasan sesuai lingkup kewenangannya.
Dalam konteks ini, koordinasi dapat diarahkan pada kejelasan penanganan pendidikan santri yang terdampak, ketersediaan pendampingan bagi korban, serta upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang.
Peran legislatif bukan mengambil alih penyidikan kepolisian ataupun membatalkan keputusan administratif pemerintah tanpa dasar hukum. Peran tersebut harus dijalankan melalui pengawasan, komunikasi, dan dorongan kebijakan sesuai kewenangan.
Dengan mekanisme yang tepat, perhatian terhadap nasib santri dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap proses hukum dan keputusan pemerintah.
Jangan Berhenti pada Penindakan, Bangun Sistem Perlindungan
Kasus dugaan kekerasan seksual di Ponpes Dar Et Tauhid menegaskan bahwa perlindungan santri tidak boleh hanya menjadi perhatian setelah sebuah perkara mencuat.
Lembaga pendidikan perlu memiliki mekanisme pengawasan yang berjalan, saluran pengaduan yang dapat diakses, serta prosedur penanganan laporan yang mengutamakan keselamatan peserta didik.
Pemerintah dan pihak berwenang juga perlu memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan bukti, sementara korban memperoleh pendampingan dan perlindungan yang dibutuhkan.
Di tengah proses hukum yang masih berjalan, masyarakat perlu menghindari penyebaran identitas korban dan informasi yang belum terverifikasi. Pemberitaan harus tetap menjaga kepentingan terbaik bagi anak serta tidak menjadikan pengalaman korban sebagai konsumsi sensasional.
Pada saat yang sama, tuntutan publik untuk memperoleh kejelasan harus tetap dihormati. Transparansi mengenai perkembangan perkara, sesuai batas informasi yang dapat disampaikan, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.
Pandangan Bang Madong mengingatkan bahwa penanganan kasus semacam ini memerlukan ketegasan sekaligus ketepatan sasaran. Pihak yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kelemahan sistem perlindungan harus dibenahi. Korban harus dipulihkan, sedangkan hak pendidikan santri lainnya harus diperhatikan melalui langkah yang sesuai aturan.
Sebab, tujuan akhir penanganan kasus bukan sekadar memberikan sanksi, melainkan memastikan keadilan bagi korban, mencegah pelanggaran berulang, dan menjamin setiap anak dapat belajar dalam lingkungan yang aman.
(DMS)
