Patriot Palapa, Kota Bekasi — Di tengah ritme anggaran yang tersisa tipis menjelang tutup tahun, Ketua DPRD Kota Bekasi Sardi Efendi kembali mengingatkan pentingnya disiplin fiskal dan arah kebijakan SDM yang berorientasi pada kinerja, bukan kedekatan. Sorotan utamanya tertuju pada belanja pegawai Kota Bekasi yang telah mencapai 54%, melampaui batas aman mandatory spending yang semestinya berada pada angka 45%.
Sardi menegaskan bahwa angka tersebut bukan sekadar statistik. Ia adalah alarm keras yang menguji kemampuan Pemerintah Kota Bekasi menjaga keseimbangan antara belanja SDM dan kualitas pelayanan publik.
“Belanja pegawai harus dijaga pada koridor 45%. Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang bagaimana kualitas SDM berbanding lurus dengan output pelayanan publik,” ujar Sardi Efendi.
Dengan beban pegawai yang terus meningkat, ruang fiskal untuk pembangunan makin tergerus. Jalan-jalan yang seharusnya selesai, saluran yang seharusnya dikerjakan tepat waktu, hingga program layanan publik yang seharusnya melaju— semuanya tersandera oleh postur anggaran yang berat sebelah.
Namun Sardi menyampaikan harapan: ruang fiskal bisa dipulihkan apabila reformasi birokrasi berjalan jujur dan objektif.
Mutasi Jangan Jadi Panggung Like & Dislike
Menanggapi rotasi-mutasi pejabat yang dilakukan Pemkot Bekasi, Sardi memberikan pesan tegas yang membalut harapan:
“Rotasi harus berbasis kinerja dan kompetensi, bukan soal like atau dislike. Bekasi tidak butuh pejabat yang dekat, tapi pejabat yang tepat.”
Menurutnya, mutasi adalah instrumen strategis memperbaiki ritme kerja birokrasi. Namun tanpa arah yang benar, ia bisa menjadi beban baru yang justru mengacaukan sistem pelayanan.
Sardi menekankan bahwa DPRD melalui Komisi I akan melakukan pengawasan ketat terhadap proses mutasi dan kinerja pejabat baru. Bila ditemui penyimpangan atau ketidaksesuaian aturan, DPRD siap bersuara dan mengambil langkah politik yang diperlukan.
Serapan Anggaran Rendah: Realisme yang Tak Bisa Ditutupi Optimisme
Meski SKPD menyampaikan optimisme bahwa penyerapan anggaran bisa mendekati target 90%, Ketua DPRD menegaskan bahwa optimisme tidak boleh mengalahkan realitas.
Data terakhir menunjukkan serapan APBD masih di bawah harapan.
Sardi memilih sikap realistis:
“Laporan-laporan dari komisi menunjukkan serapan belum ideal. Kita lihat bagaimana kinerja mereka sampai Desember. Ini bukan soal janji, tapi bukti.”
Ia mengingatkan bahwa rendahnya serapan bukan hanya catatan rutin tahunan, tetapi cermin manajemen pemerintahan. Efeknya merembet ke masyarakat: proyek infrastruktur menumpuk di akhir tahun, kualitas pekerjaan menurun, dan janji-janji pembangunan terancam menjadi catatan kosong.
Penutup: Menata Bekasi Dengan Keseimbangan & Ketegasan
Di tengah turbulensi fiskal dan dinamika birokrasi, Sardi Efendi menempatkan DPRD sebagai pengawal moral dan kebijakan publik. Ia menegaskan bahwa Kota Bekasi hanya dapat bergerak maju bila:
– Belanja pegawai terkendali,
– Mutasi berbasis kompetensi,
– Serapan anggaran dikelola dengan disiplin, dan
– Pejabat teknis bekerja dengan kejujuran.
“Buktikan kinerja. Masyarakat tidak butuh alasan—mereka butuh pelayanan yang nyata,” tutup Sardi.
Narasi ini bukan hanya kritik, tetapi ajakan: Bekasi harus ditata dengan kepala jernih, kebijakan tegas, dan keberanian memperbaiki diri.
(DM)
